Bentrok Etnis di Bosnia Sambut Kemenangan Turki

Mostar, Bosnia-Herzegovina – Polisi terpaksa bekerja keras untuk mencegah bentrokan etnis di Mostar, Bosnia-Herzegovina setelah ribuan kaum muslim Bosnia dan Kroasia sama-sama turun ke jalan, menyusul kemenangan Turki atas Kroasia di perempat-final Euro 2008, Sabtu dinihari WIB.
Polisi harus menggunakan gas air mata untuk menjaga agar kedua kelompok tetap dalam posisi terpisah ketika terjadi saling lempar batu dan botol.
Keamanan juga ditingkatkan dengan menurunkan 1.000 orang polisi di selatan kota Mostar yang terpisah antara Krosia dan kelompok Muslim sejak terjadi perang etnis pada 1992-1995.
Pendukung tim nasional Krosia Bosnia selalu mendukung tim Kroasia, sementara sebaliknya, kaum Muslim justru mendukung tim yang menjadi lawan Kroasia.
Sebagian besar kaum Muslim Bosnia juga mendukung Turki di setiap turnamen internasional karena adanya hubungan sejarah selama lima abad kekuasaan Ottoman yang pernah menguasai kawasan Balkan.
Kota Mostar tetap terbagi antara kedua etnis selama hampir 13 tahun sejak berakhirnya perak etnis di Bosnia.
Ketegangan etnis masih tetap membara sampai saat ini dan kota tersebut juga sering dilanda kerusuhan saat pertandingan sepakbola dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2006, setelah pertandingan antara Kroasia dan Brazil, salah seorang pendukung cedera berat akibat terkena tembakan, dan enam polisi juga mengalami terluka ketika pecah bentrokan antara Kroasia dan kelompok Muslim di Mostar.
Sementara di ibukota Sarajevo, kemenangan Turki atas Kroasia mendapat sambutan ribuan pendukung yang berpawai di jalan-jalan sambil mengibarkan bendera Turki serta meneriakkan “Allahu Akbar”.(*)

Mendagri: Daerah Pemekaran Dimungkinkan Kembali Untuk Dilebur

Wamena, Papua, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengemukakan, daerah pemekaran dapat dilebur kembali ke daerah induk jika tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dengan maksimal.
“Dalam sidang Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD) kemarin kita juga baru membahas tentang usulan pemekaran yang baru. Tetapi DPOD juga menggarisbawahi tentang rencana meninjau kembali kabupaten atau daerah yang sudah dimekarkan,” katanya, usai meresmikan lima kabupaten di Propinsi Papua, di Wamena, Sabtu.
Mendagri mengakui, untuk melebur kembali daerah yang sudah otonom ke daerah induknya memang tidak mudah karena kompleksitas persoalan politik yang muncul.
“Namun, ini (evaluasi) perlu dilakukan agar daerah pemekaran yang otonom benar-benar dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara optimal,” kata Mardiyanto.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam jangka waktu tertentu agar daerah pemekaran bersangkutan bisa memperbaiki kinerjanya.
“Kita tentu akan berikan perkuatan terlebih dulu, sambil dipantau dan dievaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Jika tetap tidak mampu ya kita gabung lagi dengan daerah induknya,” ujar Mardiyanto.
Dirjen Otda Departemen Dalam Negeri Sijuangon Situmorang yang mengatakan, daerah pemekaran akan diberi waktu tiga tahun untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya didukung tenaga asistensi dari Depdagri.
“Jika dalam waktu tiga tahun daerah yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kinerjanya ya terpaksa kita lebur ke daerah induknya,” ujarnya.
Sijuangon menambahkan, selama ini pemerintah selaku pembina dan pengawas dalam pelaksanaan otda setiap tahun menerima laporan dari masing-masing daerah pemekaran tentang kinerja pemerintahan.
Hasil laporan tahunan itu, tambah dia, dapat dijadikan salah satu masukan atau penilaian tim DPOD untuk menentukan suatu daerah pemekaran dapat terus menjadi daerah otonom atau dilebur ke daerah induknya.
Sijuangon mengungkapkan, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan sesuai PP 6/2008 tidak hanya berlaku bagi daerah pemekaran baru tetapi juga daerah pemekaran yang telah lama berjalan.
Selama kunjungan dua hari ke Propinsi Papua, Mendagri Mardiyanto meresmikan enam kabupaten baru yakni Kabupaten Dogiyai di Nabire, Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga.(*)